Keterbukaan Informasi Sesuai Visi Misi Banten

loading…

Keterbukaan Informasi Sesuai Visi Misi Banten. (Koran SINDO. Teguh Mahardika).

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan seluruh penyelenggara negara wajib terbuka dalam menyampaikan informasi publik.

Keterbukaan informasi itu sesuai dengan visi dan misi Pemprov Banten, khususnya dalam menciptakan good governance.Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berlaku efektif Tahun 2010, terutama efektif bagi penyelenggara negara, baik yang di pemerintah pusat maupun di daerah.

Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa lagi menutupi informasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jika dulu hanya sedikit yang boleh dibuka, kini harus membuka informasi lebih banyak dan sedikit boleh ditutupi sesuai dengan semangat UU KIP, yaitu Maximum Access And Limited Exception (banyak yang dibuka dan terbatas yang ditutupi).

“Keterbukaan informasi sesuai visi dan misi Provinsi Banten sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah ,” ujar Wahidin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Samsi dalam acara Penganugerahan Badan Publik Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Implementasi Undang- Undang (UU) KIP Tahun 2018, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, akhir pekan lalu.

Kepala Bidang Aplikasi, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Amal Herawan Budhi mengatakan, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 127/SK-BP/KI BANTEN/XI/2018, Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dari delapan kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se- Porvinsi Banten di antaranya meliputi:

1) Pemerintah Kabupaten Lebak dengan nilai 93,88 Kualifikasi Informatif,

2) Pemerintah Kabupaten Serang dengan nilai 93,75 Kualifikasi Informatif,

3) Pemerintah Kota Tangerang dengan Nilai 92,75 Kualifikasi Informatif,

4) Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan nilai 86,66 Kualifikasi Menuju Informatif,

5) Pemerintah Kota Serang dengan nilai 77,52 Kualifikasi Cukup Informatif,

6) Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai 74,49 Kualifikasi Cukup Informatif,

7) Pemerintah Kota Cilegon dengan nilai 69,25 Kualifikasi Cukup Informatif,

8) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan nilai 60,79 Kualifikasi Cukup Informatif.

Sementara, kata Amal, untuk Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dari delapan kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Banten di antaranya meliputi:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan nilai 93,40 Kualifikasi Informatif,