Batang Raih Predikat Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

loading…

Bupati Batang Wihaji saat menerima piagam Predikat Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2018 di Auditorium TVRI Pusat Jakarta, Senin (10/12/2018) sore. Foto Ist

BATANG – Baru satu tahun enam bulan kepemimpinan Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono, menuai prestasi di bidang standar pelayanan publik dengan katagori tingkat kepatuhan tinggi yang mencapai 94,05.

Capaian tersebut berdasarkan hasil survei Ombudsman Republik Indonesia terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai dengan Undang – Undang No25 Tahun 2009.

Prestasi ini menghantarkan Batang mendapatkan piagam Predikat tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2018, penghargaan berupa piagam di serahkan oleh anggota Ombudsman Andrianus kepada Bupati Batang Wihaji di Auditorium TVRI Pusat Jakarta, Senin (10/12/2018) sore.

“Alhamdulilah ini prestasi yang luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi semua kinerja ASB OPD telah bekerja sesuai dengan regulasi keterbukaan publik dan jauh dari mal administrasi dan pungli,” kata Bupati Wihaji usai menerima penghargaan Daftar Poker.

Dia juga meminta kepada seluruh ASN yang bekerja di Kabupaten Batang agar penghargaan ini menjadi motivasi bersama untuk kedepan lebih maju lagi dan dapat meningkatkan pelayanan publik yang baik sesuai standar pelayanan yang mudah, efektif, cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

“Ini merupakan komit saya dinilai maupun tidak dinilai harus memberikan pelayanan yang terbaik, karena sudah menjadai kebutuhan masyarakat dan pemerintah wajib memberikan sesuai standar regulasi yang ada,” katanya.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum pencanangan untuk memperkuat komitmen negara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

“Sejak tahun 2013, pihaknya telah melakukan observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil yang didapat adalah tingkat kepatuhan ini terhadap pelayanan publik yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah,” jelasnya

Lebih lanjut Amzulian Rifai mengungkapkan bahwa sekarang hidup di era digital, jangan sampai terjadi hidup era digital ini tapi mental, mental monolog karena ada pikiran bisa mendapatkan keuntungan bagi pribadi tertentu.

“Oleh karena itu, saya harap para birokrat untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat melalui bidang tugad kita masing – masing dengan pemenuhan standar pelayanan,” kata Amzulian Rifai.

“Dengan keadaan seperti ini secara langsung mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktik-praktik pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai daerah,” tambah Danang.

Pada 2014, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan dan pengarahan khusus kesejumlah Unit Pelayanan Publik baik di tingkat kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat pemerintah daerah.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Batang Suci Larsati mengatakan, penilaian dari hasil survai sudah peningkatan luar biasa , karena tahun kemarin kita masuk zona kuning dengan nilai 79,72. Dan Pemkab Batang sudah tiga kali beruturut menempati zona kuning dan baru tahun ini masuk zona hijau dan kedepan bisa ikut yang tertinggi.

“Nilainya naiknya cukup signifikan yaitu 94,05 kalau di bnadingkan tahun kemarin, hanya saja yang nilainya masih rendah masuk zona merah di Dinas Tenga kerja, dan yang masuk zona kuning Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan perlu perbaikan dan pembenahan dalam pelayanan publik,” kata Suci Larasati.

Ia juga berharap kepada semua OPD agar tahun depan Labupaten Batang bisa meraih predikat tertinggi dalam kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2019.

Kabupaten Batang bersama 63 Pemerintah Kabupaten dan 18 Pemerintah kota di Indonesia yang mendapatkan kepatuhan standar pelayanan publik 2018 dari Ombudsman dengan katagori tinggi atau di zona hijau.

(sms)

Prostitusi Online di Kota Cirebon Dibongkar, Mucikari dan PSK Dibekuk

loading…

Satreskrim Polres Cirebon Kota menangkap seorang mucikari dan PSK dalam kasus prostitusi online, Kamis (13/12/2018). iNewsTV/Toiskandar

CIREBON – Satreskrim Polres Cirebon Kota membongkar praktik bisnis prostitusi online. Polisi menangkap seorang mucikari dan seorang wanita pekerja seks komersial (PSK) di salah satu hotel di Kota Cirebon, Kamis (13/12/2018) siang.

“Wn, wanita PSK di Kota Cirebon ini ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota di salah satu hotel yang merupakan objek dari bisnis yang dilakukan mucikari. Wn yang juga bekerja sebagai DJ di tempat hiburan tersebut,” kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldy.

Setelah menangkap Wn, petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Me, seorang pria yang berprofesi sebagai mucikari di tempat persembunyiannya. Dalam menjalankan bisnisnya, tersangka Me menggunakan media sosial dan whatsapp sebagai sarana prostitusi online.

“Dalam menjalankan bisnisnya mucikari tersebut menawarkan teman-teman wanitanya melalui media sosial dan whatsapp dengan harga Rp1,5 juta sekali kencan. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon selular, dua unit mobil, dan sejumlah uang,” kata Roland.

Tersangka Me diduga memiliki banyak teman wanita lain yang dijadikanya sebagai objek bisnis prostitusinya. Akibat perbuatannya, Me dijerat Pasal 506 dan atau 296 KUHP tentang Tindak Pidana Mucikari dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.

(wib)

Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Pangandaran Jadi Utang Pembahasan

loading…

Belum diparipurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangandaran, bakal jadi utang pembahasan di tahun 2019. SINDOnews/Syamsul

PANGANDARAN – Belum diparipurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangandaran, bakal jadi utang pembahasan di tahun 2019.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Jajat Supriadi mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan diamanatkan harus diperdakan.

“Pada Pasal 52 PP Nomor 109/2012 tersirat, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Roko di wilayahnya dengan peraturan daerah,” kata Jajat Kamis, (13/12/2018).

Jajat menambahkan, sebelumnya Raperda KTR sempat dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran. “Namun Raperda KTR hingga kini belum diparipurnakan,” tambahnya.

Jajat memaparkan, belum diparipurnakan Perda KTR tersebut lantaran ada beberapa kendala dalam sinkronisasi terkait zonase KTR dari beberapa fraksi. “Perda KTR kami nilai penting untuk mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” papar Jajat.

Sementara Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran, Solehudin mengatakan, Raperda KTR yang telah dibahas beberapan bulan lalu, diperpanjang sampai 30 Desember 2018.

“Sebenarnya sudah siap untuk diparipurnakan penetapan Raperda KTR menjadi perda. Namun, beberapa fraksi meminta kajian lebih dalam lagi di rapat sinkronisasi,” kata Solehudin.

Solehudin mengatakan, pihaknya akan mencoba lagi mengajukan pada bulan Desember ini. Karena, jadwalnya juga sampai akhir bulan. “Kalau sampai tanggal 30/12/2018 tidak terlaksana paripurna, Raperda tersebut akan digeser hingga tahun depan,” tambahnya.

Solehudin menuturkan, yang menjadi hambatan dalam pembahasan Raperda tersebut yakni, permasalahan penentuan titik yang akan dijadikan KTR, terutama dalam menentukan zonase KTR di kawasan wisata.

(nag)

Bupati dan Wabup Pangandaran Jadi Model Kampanye HIV/AIDS

loading…

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Billboard Kampanye HIV/AIDS. SINDOnews/Syamsul

PANGANDARAN – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari jadi model kampanye HIV/AIDS pembangunan billboard oleh AHF dan Matahati.

Manajer Program Yayasan Matahati Agus Abdullah mengatakan, peringatan hari Aids sedunia 2018 baru saja diperingati pada tanggal 1 Desember 2018.

“Saat ini masih dalam atmosfir perayaan, AHF (Aids Healthcare Foundation) beserta Yayasan Matahati dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan membangun sebuah billboard bermuatan penanggulangan HIV/AIDS,” kata Agus Rabu, (12/12/2018).

Agus menambahkan, billboard tersebut sebagai alat informasi kewaspadaan HIV/AIDS di Kabupaten Pangandaran. Sebagai langkah awal, diadakan acara peletakan batu pertama pembangunan media informasi dengan peletakan batu pertama secara simbolis oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. “Media komunikasi luar ruang tersebut dibangun di kawasan Kampung Turis, Blok Pamugaran, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran,” tambahnya.

Tujuan pembangunan billboard adalah untuk menguatkan jangkauan informasi seputar HIV/AIDS kepada warga dan wisatawan di Kabupaten Pangandaran. “Billboard dibangun dua muka berukuran 4×6 meter akan menampilkan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, dan Wakil Bupati Adang Hadari sebagai model kampanye,” papar Agus.

Agus menjelaskan, pada billboard terdapat sebuah slogan dalam Bahasa Sunda disisipkan untuk menggugah kesadaran publik agar melakukan tes HIV. “Ada pun slogan tersebut adalah (Raga Cara, Pariksa Samemeh Karasa) yang artinya periksakan diri sebelum terasa gejala,” jelasnya.

Sementara Country Program Manager AHF Indonesia Riki Febrian menyampaikan, pembangunan billboard kampanye HIV/AIDS merupakan bagian dari komitmen AHF untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pangandaran menanggulangi HIV/AIDS.

“Sebelum program pendirian billboard ini, AHF dan Yayasan Matahati telah melakukan pelayanan dalam isu HIV/AIDS di Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2016,” kata Riki.

Beberapa program AHF Indoensia dan Matahati yang sudah berjalan diantaranya adalah pendampingan warga positif terinfeksi (ODHA), penyediaan layanan tes HIV dan ARV, dukungan terhadap advokasi isu HIV/AIDS, serta terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kampanye HIV/AIDS. “Billboard ini juga menjadi bukti komitemen serius Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang diapresiasi penuh oleh AHF,” tambahnya.

Sejak beroperasi di Kabupaten Pangandaran, AHF Indonesia dan Yayasan Matahati telah menjangkau 72 warga yang terinfeksi HIV. Namun begitu jumlah tersebut seperti fenomena puncak gunung es, masih banyak yang membutuhkan pertolongan. “Untuk itulah, kampanye HIV/AIDS ini harus terus dibumikan, termasuk melalui billboard yang sedang dibangun,” paparnya.

(nag)

Layanan Publik di Sumsel Masih Buruk

loading…

Provinsi Sumsel memiliki 17 pemerintah kabupaten dan kota serta satu pemerintah provinsi. Namun baru empat yang telah menyediakan dan memberikan layanan publik dengan baik. Foto Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah/SINDOnews/Berli Z

PALEMBANG – Provinsi Sumsel memiliki 17 pemerintah kabupaten dan kota serta satu pemerintah provinsi. Namun baru empat yang telah menyediakan dan memberikan layanan publik dengan baik. Berdasarkan data Ombudsman, empat pemerintah tersebut yakni Pemprov Sumsel, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau dan terakhir Kabupaten OKI. Survei dilakukan setiap tahun, dan 2018, dari tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dilakukan survei kepatuhan Ombudsman, hanya OKI yang mendapatkan predikat hijau.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, berdasarkan survei kepatuhan sesuai dengan UU No25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, sejak Mei hingga Juli 2018 dengan menilai 9 kementrian, 4 lembaga negara, 16 provinsi, 199 kabupaten dan 49 kota.

“Di Sumsel tahun ini ada 7 daerah yang dinilai yakni Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, OKI, OKU, Muba, Muara Enim, dan Pagaralam, hasilnya hanya OKI yang meraih predikat hijau, selainnya kuning semua,” katanya di Palembang, Rabu (12/12/2018).

Ia menjelaskan, dengan demikian di Provinsi Sumsel baru ada empat yang mendapat predikat hijau dalam survei kepatuhan, yakni Pemprov Sumsel, Kota Palembang, Lubuklinggau dan Kabupaten OKI.

“Tentu ini tugas berat bersama, kami terus mendorong kabupaten/kota lainnya kedepan bisa meraih predikat hijau terhadap penilaian 14 standar minimal pelayanan publik sesuai dengan UU no. 25 tahun 2009,” ujarnya.

Adrian menegaskan, standar penilaian yang digunakan Ombudsman RI menggunakan simbol predikat warna hijau, kuning dan merah. Zona merah berarti memperoleh nilai 0 – 50, zona Kuning nilai 51-80, dan zona hijau nilai 81-100.

Mengenai pelayanan publik sendiri, untuk sementara hasil data survei itu, masih sebatas dilihat standar secara fisik. Seperti kejelasan pelayanan yang diberikan pada dinas tersebut, kejelasan syarat prosedur di tempat pelayaanan, kelayakan tempat, ruang tunggu, toilet, hingga tempat pelayanan khusus penyandang disabilitas.

(sms)

Iba dengan Kehidupan Suku Anak Dalam, Ibu Persit Ajarkan Memasak

loading…

Persit Cabang XXVII Kodim 0420/ Sarko memberikan penyuluhan dan pelajaran memasak terhadap 50 orang ibu-ibu Suku Anak Dalam. Foto/iNews TV/Nanang F

SAROLANGUN – Warga SAD (Suku Anak Dalam) di Provinsi Jambi hingga saat ini masih banyak terbelakang. Sehingga warga SAD memang perlu ada pembinaan secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, artinya kita harus memberi bimbingan terhadap mereka mulai dari hal yang mendasar secara berkesinambungan sampai hal yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan melihat kondisi kehidupan warga SAD yang masih primitif dan dibawah garis kemiskinan salah satunya yang ada di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, maka Kodim 0420/Sarko berupaya semaksimal mungkin ingin merubah pola pikir dan pola hidup mereka sehingga mereka dapat disejajarkan kehidupannya yang layak seperti masyarakat lainnya.

Karena sesungguhnya ketahanan negara itu berawal juga dari ketahanan wilayah, ketahanan masyarakatnya termasuk warga SAD yang merupakan potensi ketahanan masyarakat yang perlu dibina, mereka juga warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih tertinggal.

Kondisi ketertinggalan ini tidak boleh dibiarkan, karena apabila mereka salah pembinaan maka akan berakibat pada permasalahan sosial yang dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat, oleh karena itu Kodim 0420/Sarko juga ikut bertanggungkawab dalam pembinaannya.

Salah satu pembinaan yang mendasar yakni bagaimana cara memasak mereka yang masih sangat primitif dan sangat tidak higenis dengan tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatan, maka Kodim 0420/Sarko melalui ibu-ibu Persit berupaya memberikan penyuluhan memasak kepada warga SAD sehingga mereka bisa memasak dengan masakan yang bersih dan sehat serta pengolahan masakan yang benar.

Karena iba dengan kondisi itulah, Persit Cabang XXVII Kodim 0420/ Sarko memberikan penyuluhan terhadap 50 orang ibu-ibu SAD dan ternyata sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Tina Rohyat Ketua Persit Cabang XXVII Dim 0420/Sarko mengatakan, kegiatan penyuluhan memasak terhadap ibu-ibu SAD ini karena dirinya melihat langsung kondisi warga yang jauh dari kata Sehat.

“Ya, ide ini muncul setelah saya melihat ke sudung (tempat tinggal) mereka, bagaimana mereka mengolah makanan yang asal-asalan dan sangat jauh dari kata Sehat. Bahkan mereka juga belum terlalu mengenal bumbu untuk cipta rasa makanan, artinya mereka makan hanya untuk mengisi perut asal kenyang,” jelas Tina.

Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Kodim 0420 Sarko. “Ya, tidak akan pernah bosan dan terus berupaya memberikan bimbingan kepada saudara kita warga SAD, sampai mereka benar-benar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya,” pungkasnya.

(sms)

Ngaku Dapat Bisikan, Pria di Muba Bunuh Anak Kandung yang Masih Balita

loading…

Solihin (40) warga Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel tega membunuh anak kandungnya berinisial NF (3) yang sedang tertidur di dalam kamar. Ilustrasi/SINDOnews

SEKAYU – Entah apa yang ada dipikiran Solihin (40) warga Desa Karya Maju, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Pasalnya, dirinya tega membunuh anak kandungnya berinisial NF (3) yang sedang tertidur di dalam kamar.

Pembunuhan anak kandung ini terjadi, Senin (10/12/2018) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Pelaku menggorok leher korban hingga nyaris putus dengan menggunakan parang. “Pelaku beserta barang bukti sudah kita amankan,” ujar Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, melalui Kapolsek Keluang Iptu Septa Eka Yanto, Senin (10/12/2018).

Dari informasi yang didapat, saat peristiwa itu terjadi, sang anak tengah terlelap tidur. Sedangkan istri pelaku yakni Juningsing tengah menjalankan salat tahajud di kamar lain. Sementara, orang tua pelaku yakni Siti Aminah tengah berada di dapur untuk makan sahur.

Usai makan sahur, secara tiba-tiba, Siti Aminah mendengar suara cucunya korban NF memanggil sebanyak dua kali. Mendengar panggilan itu, Siti langsung menghampiri kamar korban, namun saat dalam perjalanan ke kamar Siti melihat pelaku membawa parang dengan tangan bersimbah darah.

“Mengetahui kejadian itu, orang tua pelaku dibantu istri berusaha mengabil parang dari tangan pelaku,” kata Eka.

Di saat itu, anak pelaku yang lain langsung berlari keluar menuju rumah sang kakek, Hoirini yang tepat berada di sebelah. Sesampainya di rumah pelaku, sang kakek Hoirini mendapati istri pelaku (Juningsing) telah pingsan di dapaur, sedangkan istrinya (Siti Aminah) berada di ruang tengah sembari menangis bersama korban (NF) yang saat itu sudah meninggal dunia akibat luka pada bagian leher.

Sementara pelaku (Solihin) berada di ruang tengah dengan posisi diam. Selanjutnya, sang kakek langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun yakni Tumino. Dimana laporan itu dilanjutkan ke Kapospol dan diteruskan ke Polsek Keluang.

“Dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa. Sebab, tiga bulan yang lalu, pelaku sempat terjatuh dari sarang burung walet yang menyebabkan kepalanya terbentur. Saat melakukan (menggorok korban) pelaku mengaku mendapat bisikan. Namun semuanya masih kita dalami untuk mengetahui motif sebenarnya,” tandas dia.

(sms)

Akhir Pekan, Jalur Pantura Kaligawe Masih Banjir Setinggi 50 Cm

loading…

Banjir yang merendam jalur pantura Kaligawe Semarang belum bisa diatasi. Dominasi kendaraan yang melintas adalah truk-truk besar karena harus menerjang banjir setinggi 50 sentimeter. iNews.id/Taufik Budi

SEMARANG – Banjir yang merendam jalur pantura Kaligawe Semarang belum bisa diatasi. Dominasi kendaraan yang melintas adalah truk-truk besar karena harus menerjang banjir setinggi 50 sentimeter. Sementara mobil-mobil pribadi memilih menghindar agar tak mogok.

“Ketinggian air di Jalan Kaligawe di kawasan (kantor) kecamatan (Genuk) lama ke timur hingga jembatan Pasar Genuk, mencapai 50 sentimeter. Arus lalu lintas berjalan lambat sebagian besar truk besar, dan roda dua mogok,” kata Kanit Lantas Polsek Genuk AKP Subroto, Minggu (9/12/2018).

Polisi masih melakukan rekayasa dengan mengalihkan arus lalu lintas mobil-mobil pribadi dan roda dua dari arah Demak menuju Jalan Woltrer Monginsidi. Sebab, bila memaksakan menerjang banjir bisa berakibat mesin mogok hingga berujung pada kemacetan.

“Di simpang Genuksari arus lalin padat merayap. Anggota berupaya mengalihkan arus ke lalu lintas ke Wolter Wongonsidi untuk kendaraan yang melaju dari arah Demak. Utamanya adalah roda dua dan mobil pendek agar tidak terjadi kemacetan akibat kendaraan mogok,” jelasnya.

(wib)

KPU Demak Belajar Mobile Journalism Hadapi Pilpres 2019

loading…

Komisioner KPU Demak, Jawa Tengah mendapat pelatihan jurnalistik agar bisa memberi informasi yang utuh menjelang kontestasi Pileg dan Pilpres 2019. FOTO/iNews/TAUFIK BUDI

DEMAK – Komisioner KPU Demak, Jawa Tengah mendapat pelatihan jurnalistik agar bisa memberi informasi yang utuh menjelang kontestasi Pileg dan Pilpres 2019. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, pelatihan itu sekaligus untuk pengelolaan media center.

Materi pelatihan di antaranya jurnalistik video, hingga teknik penulisan berita. Peserta yang terdiri komisioner KPU beserta jajaran PPK diharapkan tak hanya cakap mengambil gambar video maupun foto tetapi juga terampil menyusun kalimat berita.

“Sekarang ini era teknologi digital, sehingga tak asing lagi bagi setiap orang untuk memegang ponsel pintar. Nah ponsel pintar itu pun sekarang kualitas kameranya juga sudah sangat bagus,” kata jurnalis MNC, M Taufik Budi Nurcahyanto saat menyampaikan materi jurnalistik video, di Demak, Sabtu (8/12/2018).

Dia menyampaikan, dengan cara dan teknik tertentu sumber daya dan peralatan yang ada bisa menghasilkan karya jurnalistik. Apalagi, KPU Demak tak sekadar melakukan dokumentasi tetapi berkomitmen menampilkan seluruh kegiatan menjelang Pemilu melalui portal yang dimiliki.

“Jadi nanti untuk pengambilan gambar, ponsel tidur jangan berdiri dan jangan banyak goyang. Jangan pula sering main zoom karena gambar yang dihasilkan akan pecah. Baru setelah itu gambar disusun ditata, dan dikasih narasi atau back sound,” paparnya.

Komisioner KPU Demak, Siti Ulfaati, mengatakan, materi pelatihan disampaikan oleh beberapa jurnalis yang berafiliasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peserta diajak berperan aktif berdialog serta berlatif untuk mengambil gambar sekaligus menyusun naskah berita.

“Para peserta diberi skiil jurnalistik dan simulasi untuk mempraktikkan materi yang telah didapatkan sehingga nantinya bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut, khususnya dalam penguatan pengelolaan Media Center KPU,” tukas Ulfa yang menjaga gawang di Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Pelatihan ini dinilai penting untuk digelar mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU. Sebagai lembaga negara, KPU juga berfungsi memproduksi data dan informasi sehingga bertanggung jawab mengelola data dan informasi serta menyampaikannya secara transparan.

(amm)

Motor Ditabrak dari Belakang, Dompet Penjual Mie Ayam Raib

loading…

Seorang penjual mie ayam kehilangan dompetnya saat ditabrak pelaku jambret di depan Tanjungpinang City Center. Foto Ilustrasi/SINDOnews

TANJUNG PINANG – Nasib apes dialami Meti Yulianti (35), seorang penjual mie ayam. Ia kehilangan dompetnya saat ditabrak pelaku jambret di depan Tanjungpinang City Center, Jalan Raya Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpimang, Kepri, Kamis (6/12/2018) malam.

Akibatnya, uang sebanyak Rp700 ribu untuk keperluan belanja ayam dan satu unit handphone (HP) dan dokumen penting raib begitu saja. Tak terima dijambret, Meti melaporkan kejadiannya di Mapolres Tanjungpinang.Meti tak menyangka menjadi korban penjambretan. Dia mengatakan, kejadianya bermula saat berkendara menuju Hypermart Tanjungpinang City Center untuk belanja ayam keperluan jualannya. Setibanya di U-turn itu, sepeda motor Meti ditabrak penjambret dari belakang.Waktu itu, Meti nyaris jatuh tersungkur karena kaget ditabrak begitu saja. Dia tak menyangka orang yang menabraknya untuk mengalihkan perhatiannya.

“Pas mau belok itu motor saya ditabrak dari belakang, saya nggak nyangka mereka itu penjambret,” kata Meti ditemui di tempat jualannya Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Jumat (7/12/2018).

Ibu anak tiga ini menyampaikan dompetnya pada saat kejadian itu diletakkan di dalam dasbor depan. Saat diserempet para pelaku, Meti fokus terhadap motornya supaya tidak jatuh. Tiba-tiba tangan pelaku yang dibonceng langsung merampas dompet korban.

“Pelakunya dua orang, orang (pelaku) yang dibonceng yang ambil dompetnya. Saya kejar tak dapat. Mereka langsung kabur ke arah Dompak,” kata Meti.

Dia menuturkan, di lokasi kejadian agak gelap sehingga tidak begitu jelas melihat wajah pelaku dan kendaraanya. Namun, korban menduga pelakunya masih remaja melihat tubuh kedua pelakunya agak kurus. Meti berharap supaya polisi segera menangkap para pelakunya.

“Saya sempat kejar separuh jalan, tapi tak dapat. Saya harap polisi bisa tangkap pelakunya,” ujar Meti.

Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali membenarkan kejadian karena telah menerima laporan korban. Dia menuturkan, pihaknya sedang menyelidiki kasusnya. “Masih kita cari tahu pelakunya, mudah-mudah secepat mungkin bisa kita ungkap siapa pelakunya,” kata Ali.

Ali mengimbau kepada pengendara di Tanjungpinang agar berhati-hati saat berkendara pada siang atau malam hari. Terpenting, kata Ali, jangan memancing para pelaku kriminal saat berkendara.

“Kalau malam hindari jalan sepi, jangan simpan barang-barang di motor apalagi didasbor yang bisa memancing para pelaku kejahatan,” tutup Ali.

(rhs)

Pancasila Masih Perlu Terus Disosialisasikan

loading…

Komunitas Bela Indonesia (KBI) memberikan pelatihan Juru Bicara Pancasila di Hotel Travelodge, Kota Batam, Rabu (5/12/2018). Foto/Ist.

BATAM – Akhir-akhir ini, politisasi agama semakin menguat. Kondisi ini terkadang menjadikan masyarakat kebingungan sehingga ekspresi yang hadir di ruang publik adalah ekspresi marah, curiga dan lainnya.

Bila kondisi seperti ini didiamkan, hal ini bisa menggerus persatuan bangsa. “Akhir-akhir ini sektarianisme dan politisasi agama semakin menguat dan menunjukkan bahwa falsafah kebangsaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sudah mulai tergerus serta berpotensi mengobok-obok persatuan masyarakat kita,” ujar Anick HT, Koordinator Komunitas Bela Indonesia (KBI) saat pelatihan Juru Bicara Pancasila di Hotel Travelodge, Kota Batam, Rabu (5/11).

Anick menambahkan, dari dulu, agama adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya, kini, pandangan dan ekspresi keagamaan yang muncul di ruang publik justru pandangan-pandangan yang tidak bisa menerima keberagaman. Inilah salah satu alasan kenapa dukungan masyarakat kepada Pancasila semakin menurun.

Dalam riset yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan data yang mengkhawatirkan. Dari 2005 sampai 2018, dukungan warga kepada Pancasila terus mengalami penurunan.

Pada 2015, dukungan masyarakat kepada Pancasila mencapai 85,2 persen, kemudian turun menjadi 75.3 persen pada 2018, atau mengalami penurunan 10 persen selama 13 tahun terakhir. Di sisi lain, dalam kurun survei yang sama, pendukung NKRI bersyariah naik 9 persen. Publik yang pro NKRI bersyariah tumbuh dari 4,6% pada 2005 menjadi 13,2% pada 2018.

Kondisi ini yang menjadi salah satu penggerak dilaksanakannya kegiatan pelatihan juru bicara Pancasila yang digelar oleh KBI di 25 Provinsi. Pelatihan ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali dukungan masyarakat terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

“Pelatihan ini ingin menyinggung kembali kesadaran kita sebagai civil society untuk turut memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila bukan hanya jadi urusan aparatur negara tetapi harus jadi perbincangkan publik,” tambah Anick.

(vhs)

Ini Alasan Wahidin Lantik Wali Kota Serang di Kawasan Banten Lama

loading…

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang priode 2018-2023 Syafrudin-Subadri Usuludin dilakukan di depan situs Watu Gilang atau Batu Gilang yang berada di halaman Masjid Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. SINDOnews/Rasyid

SERANG – Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang priode 2018-2023 Syafrudin-Subadri Usuludin dilakukan di depan situs Watu Gilang atau Batu Gilang yang berada di halaman Masjid Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, watu gilang mempunyai nilai nilai sejarah, sakral dan nilai spiritual. Sebab, dilokasi inilah Sultan Banten dikukuhkan, dan dari Banten Lama lah peradaban Islam di nusantara dikenal.

“Sultan dilantik di sini, semoga menjadikan inspirasi kekuatan moral melayani masyarakat Kota Serang dan peziarah di sini (Banten Lama),” kata Wahidin, Rabu (5/12/2018).

Dia juga meminta kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru saja dilantik untuk bekerja membenahi permasalahan yang ada di Ibu Kota Provinsi Banten seperti kekumuhannya dan kejorokannya.

Terutama di kawasan Banten Lama. “Serang sebagai Ibu Kota provinsi, wajahnya Banten. Jangan sampai memalukan harus maju,” ujarnya.

Wali Kota Serang Syafrudib mengaku dalam 100 hari kepemimpinannya akan menyelesaikan permasalahan seperti kekumuhan, kemacetan yang selama ini menjadi Pekerjaan Rumah yang diberikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. “Kita akan lakukan selama 100 hari kerja. Kita juga minya dukungan dan doanya kepada masyarakat untuk bersama sama membangun peradaban yang Madani,” pungkasnya.

(nag)

KBI Ingatkan Keberagaman Adalah Penguat Pondasi Bangsa

loading…

Komunitas Bela Indonesia (KBI) menggelar pelatihan juru bicara Pancasila di Makassar, Rabu (5/12/2018).Foto/Ist.

MAKASSAR – Perbedaan agama, suku, ras dan bahasa di Indonesia merupakan kekayaan luhur sekaligus potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat.

“Bagaimana pun, negara Indonesia ini dibangun di atas keberagaman masyarakat di dalamnya. Dari dulu, keragaman tersebut justru menjadi penguat pondasi bernegara,” ujar Milastri dari Komunitas Bela Indonesia (KBI) di sela pelatihan juru bicara Pancasila di Makassar dalam siaran pers yang diterima, Rabu (5/12/2018).

Milasri mengatakan, belakangan ini, oleh sebagian orang, keberagaman ini justru dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Oleh karenanya, kini, muncul banyak pemikiran-pemikiran intoleran yang merasa keyakinannya lebih baik dari keyakinan yang lain, kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Pandangan semacam ini menjadi salah satu faktor yang membuat kecintaan terhadap Pancasila kian menurun.

“Dalam survei LSI Denny JA, bisa kita temukan dukungan terhadap Pancasila semakin menurun tiap tahunnya. Pada 2015, dukungan masyarakat kepada Pancasila mencapai 85,2 persen dan pada 2018 menjadi 75.3 persen atau menurun sampai 10 persen. Di sisi lain, ada pemikiran lain yang menguat, yakni dukungan pada NKRI bersyariah yang terus bertambah, kini mencapai 13,2 persen pada 2018 dari awalnya 4,6 persen pada 2005 atau bertambah sebanyak 9 persen,” tambah Milastri.

Berangkat dari hal itu, KBI berupaya mengawal peneguhan ideologi Pancasila dengan menyelenggarakan Pelatihan 1.000 Juru Bicara Pancasila di 25 kota di Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar.

Pelatihan juru bicara ini dihadiri peserta dari berbagai latar belakang. Ada aktivis mahasiswa, mubaligh/pendeta, aktivis komunitas, pegiat literasi, jurnalis, dan dosen. Selain dari Sulawesi Selatan, pelatihan ini juga dihadiri oleh peserta dari Kalimanta Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Jadikan Keberagaman Penguat Pondasi Bangsa

Perbedaan agama, suku, ras dan bahasa di Indonesia merupakan kekayaan luhur sekaligus potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat.

“Bagaimana pun, negara Indonesia ini dibangun di atas keberagaman masyarakat di dalamnya. Dari dulu, keragaman tersebut justru menjadi penguat pondasi bernegara,” ujar Milastri dari Komunitas Bela Indonesia (KBI) di sela pelatihan juru bicara Pancasila di Makassar, Rabu (5/12/2018).

Milasri mengatakan, belakangan ini, oleh sebagian orang, keberagaman ini justru dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Oleh karenanya, kini, muncul banyak pemikiran-pemikiran intoleran yang merasa keyakinannya lebih baik dari keyakinan yang lain, kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Pandangan semacam ini menjadi salah satu faktor yang membuat kecintaan terhadap Pancasila kian menurun.

“Dalam survei LSI Denny JA, bisa kita temukan dukungan terhadap Pancasila semakin menurun tiap tahunnya. Pada 2015, dukungan masyarakat kepada Pancasila mencapai 85,2 persen dan pada 2018 menjadi 75.3 persen atau menurun sampai 10 persen. Di sisi lain, ada pemikiran lain yang menguat, yakni dukungan pada NKRI bersyariah yang terus bertambah, kini mencapai 13,2 persen pada 2018 dari awalnya 4,6 persen pada 2005 atau bertambah sebanyak 9 persen,” tambah Milastri.

Berangkat dari hal itu, KBI berupaya mengawal peneguhan ideologi Pancasila dengan menyelenggarakan Pelatihan 1.000 Juru Bicara Pancasila di 25 kota di Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar.

Pelatihan juru bicara ini dihadiri peserta dari berbagai latar belakang. Ada aktivis mahasiswa, mubaligh/pendeta, aktivis komunitas, pegiat literasi, jurnalis, dan dosen. Selain dari Sulawesi Selatan, pelatihan ini juga dihadiri oleh peserta dari Kalimanta Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

(vhs)

Kepala Desa Diminta Bayar Kegiatan Bimtek dengan Uang Pribadi

loading…

Para kepala desa di Kabupaten Simalungun,mengikuti bimtek pengelolaan keuangan akhir November lalu. SINDOnews/Ricky

SIMALUNGUN – Khawatir kegiatan bimbingan tekhnis (bimtek) pengelolaan dana desa menjadi pelanggaran hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagori (BPMN) Pemkab Simalungun, meminta kepala desa yang mengikuti bimtek untuk membayar dengan uang pribadi.

Informasi yang diperoleh wartawan, Rabu (12/12/2018), usai bimtek yang dilaksanakan olel lembaga swasta dari Jakarta itu diberitakan sejumlah media massa, pihak BPMN meminta kepala desa yang mengikutinya untuk membayar dengan uang pribadi bukan dengan dana desa.

“Sebelumnya saat akan mengikuti bimtek kepala desa yang mengikuti diminta membayar dengan anggaran alokasi dana nagori atau desa (ADN), sebesar Rp18 juta untuk 4 perangkat desa yang mengikuti atau Rp 4,5 juta per orang,” sebut kepala desa dari Kecamatan Siantar yang minta namanya tidak ditulis.

Namun setelah bimtek selesai kepala desa diminta pihak BPMN untuk membayar dengan uang pribadi supaya tidak menjadi pelanggaran hukum nantinya.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Simalungun, Martua Simarmata yang dikobfirmasi terkait kebenaran kepala desa diminta BPMN Pemkab Simalungun membayar kegiatan bimtek pengelolaan keuangan membantahnya.

“Tidak benar itu bang, kegiatan bimtek pengelolaan keuangan yang diikuti kepala desa dibayar dengan anggaran alokasi dana desa (ADN), bukan uang pribadi,” ujar Simarmata.

Pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan kepala desa sudah dilaksanakan akhir November lalu di salah satu hotel di Pamatang Raya,Kecamatan Raya.

Namun dana kegiatan bimtek yang diambil dari ADN , tidak dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),sehingga dikhawatirkan bakal menjadi pelanggaran hukum penggunaan dananya.

Sebelumnya pihak BPMN melalui Kepala Bidang Pemerintahan Nagori/Desa,Odor Sitinjak mengakui adanya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan,namun pihaknya tidak terlibat dalam pelaksanaannya. “BPMN tidak terlibat dalam kegiatan bimtek dan untuk mengikutinya diserahkan kepada kepala desa,” pungkasnya.

(nag)

Meski Terbukti Lakukan Penipuan, Dimas Kanjeng Divonis Nihil

loading…

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis nihil pada Kanjeng Dimas Taan Pribadi, terdakwa kasus dugaan penipuan. SINDOnews/Lukman

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis nihil pada Kanjeng Dimas Taan Pribadi, terdakwa kasus dugaan penipuan. Pria yang mengaku mampu menggandakan uang itu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan terhadap korban bernama Muhammad Ali sebesar Rp10 miliar.

Sebelum menjatuhkan vonis, Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana menjelaskan, bahwa sebelum kasus ini, terdakwa sudah menjalani vonis penjara untuk kasus pembunuhan selama 18 tahun penjara dan kasus penipuan selama tiga tahun penjara. Sehingga, jika diakumulasi, total masa pidana penjara terdakwa selama 21 tahun. “Undang-undang secara kumulatif tidak membolehkan hukuman melebihi dari 20 tahun. Maka, pidana pada terdakwa nihil,” katanya, Rabu (5/12/2018).

Anne mengungkapkan, terdakwa Taat Pribadi Alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi Bin Mustain sekitar bulan Februari 2014 di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo yang beralamat di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya, Muhammad Ali. “Korban membayar mahar sebesar Rp60 juta dengan tujuan akan dibangun pondok pesantren, rumah sakit, serta penampungan anak yatim piatu,” ujar Anne.

Permintaan Muhammad Ali disetujui dengan memberi jaminan dua koper yang berisi uang masing-masing berisi mata uang euro dan real senilai Rp60 miliar. Namun koper itu tidak boleh dibuka dulu sampai ada perintah dari Taat Pribadi. Dana Rp10 miliar tersebut diserahkan ke Taat Pribadi secara bertahap sekitar empat kali. Rinciannya, pertama Rp3 miliar, kedua Rp2 miliar, ketiga Rp3 miliar, dan keempat Rp2 Milyar di bulan Pebruari 2014.

Sayangnya, uangnya pun ditilap oleh Taat. “Mengadili, terdakwa bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujar Anne.

Mendengar vonis ini, Taat Pribadi terlihat tersenyum. Usai sidang dia mengaku langsung menerima keputusan tersebut. Jawaban berbeda disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakhmat Hari Basuki. Dia menyatakan akan mengajukan banding terkait dengan vonis tersebut. Sebelumnya, JPU menuntut Taat Pribadi pidana selama empat tahun penjara. “Saya akan laporkan dulu putusan ini pada pimpinan. Tapi saya akan ajukan banding,” pungkasnya.

(nag)

Sakit Vertigo Menahun, Saimin Akhiri Hidup dengan Gantung Diri

loading…

Diduga tak tahan menahan sakit vertigo (sakit kepala sebelah) selama bertahun-tahun, Saimin mengakhiri hidupnya sengan cara gantung diri. Ilustrasi/SINDOnews

KOTAWARINGIN BARAT – Diduga tak tahan menahan sakit vertigo (sakit kepala sebelah) selama bertahun-tahun, Saimin warga Desa Kumpai Batu Atas RT0 5 Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng mengakhiri hidupnya sengan cara gantung diri.

Kakek berusia 71 tahun ini ditemukan tewas gantung diri di atas tungku (kompor tradisional), dapur rumahnya, Selasa (4/12/2018) sekira pukul 04.30 WIB. “Awal mula ketika anak korban Paing, yang menderita cacat mental menemukan Ayahnya sudah dalam kondisi tergantung dengan seutas tali di atas tungku, di dapur rumahnya, subuh tadi,” ujar Kasat Reskrim Polres Kobar AKP Tri Wibowo kepada MNC Media.

Kemudian, Paing berteriak minta tolong kepada para tetangga dan langsung menurunkan jasad korban dari gantungan dengan memotong tali. “Kemudian Ketua RT melapor ke Polres Kobar dan tim identifikasi melakukan pemeriksaan korban dan melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi,” sebutnya.

Tri melanjutkan, berdasarkan keterangan anak korban yang lain yakni Pesan, sang ayah diketahui menderita depresi karena sakit vertigo menahun. “Karena memang murni gantung diri dan atas permintaan keluarga korban, tidak dilakukan Visum et Repertum dan akan langsung dimakamkan siang ini,” pungkasnya.

(nag)

Pasukan Gabungan Berhasil Masuk ke Lokasi Pembantaian 31 Pekerja

loading…

Pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin Kabag OPS Polres Jayawijaya, AKP R L Tahapary, hari ini dilaporkan berhasil masuk ke Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Ilustrasi/SINDOnews

WAMENA – Pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin Kabag OPS Polres Jayawijaya, AKP R L Tahapary, hari ini dilaporkan berhasil masuk ke Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Pasukan tersebut telah mensterilkan lokasi kejadian, serta mengevakuasi 31 jenazah karyawan PT Istaka Karya yang menjadi korban sadis pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri masuk ke Distrik Yigi, Kabupaten Nduga untuk mensterilkan lokasi kejadian, serta mengevakuasi 31 jenazah karyawan PT Istaka Karya yang menjadi korban sadis pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” ujar Kapolres Kabupaten Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba, saat dihubungi, Selasa (4/12/2018) siang.

Selain itu menurut Kapolres, aparat gabungan juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan para pekerja yang sedang membangun jembatan tersebut. Namun, informasinya pelaku teror sudah bergabung bersama masyarakat sipil lainnya.

Terkait identitas para pelaku, saat ini pihaknya sudah mengantongi nama-nama dari pelaku teror kejahatan. “Dalam waktu dekat aparat akan melakukan penyisiran di Kabupaten Nduga untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku teror kejahatan di wilayah itu,” ujar Pieter.

Terkait pengamanan lokasi kejadian di Kabupaten Nduga, Polres Jayawijaya sudah melakukan kordinasi bersama pemerintah daerah setempat. Namun, hingga saat ini Pemda Nduga, belum memberikan informasi kepada aparat terkait.

(nag)

Keterbukaan Informasi Sesuai Visi Misi Banten

loading…

Keterbukaan Informasi Sesuai Visi Misi Banten. (Koran SINDO. Teguh Mahardika).

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan seluruh penyelenggara negara wajib terbuka dalam menyampaikan informasi publik.

Keterbukaan informasi itu sesuai dengan visi dan misi Pemprov Banten, khususnya dalam menciptakan good governance.Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berlaku efektif Tahun 2010, terutama efektif bagi penyelenggara negara, baik yang di pemerintah pusat maupun di daerah.

Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa lagi menutupi informasi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jika dulu hanya sedikit yang boleh dibuka, kini harus membuka informasi lebih banyak dan sedikit boleh ditutupi sesuai dengan semangat UU KIP, yaitu Maximum Access And Limited Exception (banyak yang dibuka dan terbatas yang ditutupi).

“Keterbukaan informasi sesuai visi dan misi Provinsi Banten sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah ,” ujar Wahidin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Samsi dalam acara Penganugerahan Badan Publik Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Implementasi Undang- Undang (UU) KIP Tahun 2018, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, akhir pekan lalu.

Kepala Bidang Aplikasi, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Amal Herawan Budhi mengatakan, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 127/SK-BP/KI BANTEN/XI/2018, Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dari delapan kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se- Porvinsi Banten di antaranya meliputi:

1) Pemerintah Kabupaten Lebak dengan nilai 93,88 Kualifikasi Informatif,

2) Pemerintah Kabupaten Serang dengan nilai 93,75 Kualifikasi Informatif,

3) Pemerintah Kota Tangerang dengan Nilai 92,75 Kualifikasi Informatif,

4) Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan nilai 86,66 Kualifikasi Menuju Informatif,

5) Pemerintah Kota Serang dengan nilai 77,52 Kualifikasi Cukup Informatif,

6) Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai 74,49 Kualifikasi Cukup Informatif,

7) Pemerintah Kota Cilegon dengan nilai 69,25 Kualifikasi Cukup Informatif,

8) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan nilai 60,79 Kualifikasi Cukup Informatif.

Sementara, kata Amal, untuk Kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dari delapan kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Banten di antaranya meliputi:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan nilai 93,40 Kualifikasi Informatif,

Polisi Siapkan Posko dan Media Center Kasus Pembantaian 31 Pekerja

loading…

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Piet Reba mengatakan media center dan Posko bagi keluarga korban akan di tempatkan di Polres Jayawijaya. (Ist)

WAMENA – Jajaran Polres Jayawijaya, Polda Papua, saat ini tengah menyiapkan Posko dan Media Center terkait kasus pembantaian 31 Pekerja Jembatan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Piet Reba mengatakan media center dan Posko bagi keluarga korban akan di tempatkan di Polres Jayawijaya.

“Kami sudah siapkan dan untuk sementara saat ini dalam proses persiapan, untuk sementara ini kami siapkan, tinggal tempatkan personel,” kata Yan Peit Reba di Wamena, Selasa (4/12/2018).

Ruang media center dan posko tersebut disiapkan di ruang data Polres Jayawijaya, dan Posko didirikan di lapangan apel Mapolres Jayawijaya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 31 pekerja jembatan di Kali Yigi dan Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tewas oleh sekelompok orang yang diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut informasi yang dihimpun, aksi keji itu terhadap puluhan pekerja dari PT Istaka Jakarta diduga karena KKB Ndugama pimpinan Egianus Kogoyo tidak terima setelah salah satu pekerja jembatan mengambil foto Upacara Peringatan HUT OPM pada 1 Desember 2018 lalu.

(nag)

Dump Truk Tabrak Pagar Rumah Sakit di Pangandaran hingga Ringsek

loading…

Dump truk pengangkut batu bollder ber nomor Polisi Z 8619 HP menabrak pagar RS Budiman di jalan raya Babakan, Pangandaran Selasa (4/12/2018). SINDOnews/Syamsul

PANGANDARAN – Dump truk pengangkut batu bollder ber nomor Polisi Z 8619 HP menabrak pagar RS Budiman di jalan raya Babakan, Pangandaran Selasa (4/12/2018).

Dump truk yang dikemudikan Gingin Ginawan (18) warga Kampung Kostasari RT 02/01, Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya hilang kendali karena ngantuk.

Saksi mata kejadian Heri Supriadi mengatakan, truk yang bermuatan batu bollder datang dari arah Banjar menuju ke arah Pangandaran. “Tiba-tiba saat berapa dilokasi kejadian, truk hilang kendali keluar jalur jalan hingga akhirnya menabrak pagar,” kata Heri.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebagian pagar tembok RS Budiman hancur dan bagian depan dump truk mengalami kerusakan yang sangat parah. “Arus lalulintas sempat macet saat petugas Satlantas Polsek Pangandaran mengevakuasi dump truk,” tambahnya.

Salah satu anggota unit Polantas Polsek Pangandaran Brigadir F Ridwan Anshori mengatakan, kondisi dump truk sudah tidak layak pakai. “Saat kami periksa kelengkapan suratnya STNK sudah habis sejak 2016 lalu,” katanya.

Saat ini mobil dump truk diamankan di Pos Lantas Pangandaran sambil menunggu pertanggungjawab pemilik batu bollder untuk ganti kerugian kerusakan.

(nag)

Dua Motor Tabrakan, Tiga Korban Alami Luka Berat

loading…

Korban kecelakaan saat mendapat perawatan di RSUD Abundjani Bangko. iNews TV/Fahrurozi

MERANGIN – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Bangko-Jangkat, tepatnya di Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Merangin, Jambi. Akibat kejadian tersebut tiga korban terpaksa dilarikan ke RSUD Abunjani Bangko karena mengalami luka yang cukup serius.

Awal mula kecelakaan bermula, saat sepeda motor Honda Supra X I25 bernomor polisi B 6145 BHU yang dikendarai Margono (49), warga Desa Tanjung Alam, Kecamatan Jangkat Timur berboncengan dengan istrinya Mira malaju dari arah Kota Bangko menuju Kecamatan Jangkat.

Namun sesampai di lokasi kejadian, dari arah berlawan melintas sebuah sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB yang di kendarai Samad(58), warga Desa Lubuk Beringin,Kecamatan Muara Siau. Dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai Samad hendak mendahuli sebuah mobil yang ada di depannya, karena tak melihat ada sepeda motor di depannya akhirnya kecelakaan tak terelakan.

Warga yang mengetahui telah terjadi kecelakan mencoba membantu korban untuk di bawa ke RSUD Abunjani Bangko, sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi oleh aparat kepolisian unit laka Sat Lantas Polres Merangin.

Kapolres Merangin AKBP I Kade Utama Wijaya melalui Kanit Laka Ipda Bagus membenarkan jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Bangko-Kerinci.

“Kecelakaan sesama motor, dimana sepeda motor Revo tidak melihat saat ingin memotong laju mobil di depannya dan terjadi kecelakaan untuk korban ada tiga. Dimana untuk pengendara sepeda motor revo masih tak sadarkan diri,” jelas Ipda Bagus.

Bagus juga menjelaskan, usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendata indentitas korban,anggota unit laka langsung mengevakuasi kedua kendaraan ke unit laka sat lantas Polres Merangin.

“Untuk kendaraan sudah kita evakuasi ke kantor unit laka,sedangkan korban masih berada di RSUD Abunjani Bangko, kasus ini masih dalam penyelidikan unit Laka Sat Lantas Polres Merangin,” pungkasnya.

(nag)

Tingkatkan Kinerja ASN, Pemkab Kobar Gelar Sosialisasi LAPOR!-SP4N

loading…

Untuk meningkatkan Kinerja ASN, Pemkab Kobar Gelar Sosialisasi LAPOR!-SP4N. iNews TV/Sigit

KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kobar, pekan lalu menggelar sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) di Aula Kantor Bupati Kobar.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kobar Tengku Alisyahbana mengatakan, penerapan LAPOR!-SP4N merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik.

“Dengan sistem pelayanan publik seperti ini, pemerintah akan terus memperbaiki kinerjanya. Banyaknya pengaduan maupun kritik bukan berarti pemerintah mempunyai kinerja yang buruk tetapi untuk semakin meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya,” kata Tengku Alisyahbana usai membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Terkait dengan mekanisme pengaduan melalui LAPOR!-SP4N, Tengku Alisyahbana menjelaskan bahwa di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) telah ditunjuk admin pengelola pengaduan tersebut.

“Sebenarnya di setiap SOPD telah ditunjuk admin-admin pengelola pengaduan sebagai pejabat penghubung selaku pelayan pengaduan dari masyarakat, dan kami akan membuat regulasinya agar setiap SOPD dapat menindaklanjuti pengaduan itu sesuai dengan standar minimal pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Emida Suparti, selaku pembicara pada kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa LAPOR!-SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan secara nasional kerjasama antara Kemenpan RB, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan dan Lembaga Ombudsman.

“LAPOR!-SP4N itu pengelolaan pengaduan secara nasional, dimana semua terintegrasi dari pusat sampai daerah, jadi dalam wadah satu pintu. Kita sekarang ini sudah bersama-sama dengan Kemendagri menggunakan itu, dan saat ini akan melakukan MoU antara Kemenpan RB, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman,” terangnya.

Adanya LAPOR!-SP4N ini, lanjut Suparti, bisa menjadi solusi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi.

Selain itu, dengan LAPOR!-SP4N target pada tahun 2025 sebagai tahun pelayanan prima sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 akan tercapai.

“Target kita tahun 2025 itu tahun pelayanan prima sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010. Untuk pelayanan prima, salah satunya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sistem informasi pelayanan publik yang harus dikelola secara baik,” pungkasnya.

(nag)

Puluhan Mesin Tambang Ilegal Dimusnahkan, Satu Alat Berat Diamankan

loading…

Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sungai Abu, Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Merangin, Jambi membuat aparat kepolisian gerah. iNews TV/Fahrurozi

MERANGIN – Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sungai Abu, Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Merangin, Jambi membuat aparat kepolisian gerah.

Untuk menindaknya, aparat melakukan razia ke wilayah Kecamatan Tabir Ilir. Hasilnya, satu unit exavator untuk aktifitas PETI diamankan dan puluhan mesin dompeng di musnahkan. Tak hanya itu, dua orang pemilik exavator dan dompeng juga ikut diamankan aparat kepolisian.

Razia yang langsung dipimpin Kanit Tipiter Sat Reskrim Ipda Gede mulanya mendapatkan informasi jika ada aktifitas tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Tabir Ilir. Dari informasi tersebut tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung bergerak melakukan razia ke lokasi yang di informasikan.

Sesampai di lokasi, aparat kepolisian menemukan satu unit alat berat jenis exavator dan puluhan mesin dompeng untuk aktifitas PETI. Setelah alat berat di amankan dan memusnahkan puluhan mesin dompeng di lokasi, selanjutnya tim Opsnal menyelidiki siapa pemilik alat dan lokasi PETI tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan, didapati jika ada dua orang pemilik lokasi PETI tersebut, dimana dua orang tersebut adalah PW dan WR yang tak lain adalah warga Kabupaten Bungo. Tim Opsnal pun bergerak cepat dan membekuk kedua pemilik di kediamannya, selanjutnya kedua pemilik langsung di bawa ke Mapolres Merangin.

Kapolres Merangin AKBP I Kade Utama Wijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Khairunnas, membenarkan jika telah mengamankan satu unit alat berat jenis exavator bersama dua orang pemiliknya.

“Kini alat berat tersebut sudah berada di Mapolres Merangin bersama dua orang pemiliknya,saat ini kedua pemilik alat berat sedang menjalani pemeriksaan di ruangan unit Tipiter,” jelas Iptu Khairunnas.

Kasat juga menjelaskan, selain mengamankan alat berat dan pemiliknya, tim Opsnal Sat Reskrim juga memusnahkan puluhan mesin dompeng yang ada di lokasi.

“Sebagian mesin dompeng ada yang kita bawa sebagai alat bukti, dan sebagian kita musnahkan dengan cara di bakar dan dihancurkan. Kita berharap dengan penindakan ini tidak ada lagi aktifitas PETI di wilayah Kecamatan Tabir Ilir,” pungkasnya.

(nag)

BPOM Kepri Tertibkan Kosmetik Senilai Rp600 Jutaan

loading…

Petugas BPOM Kepri berhasil menertibkan kosmetik ilegal senilai Rp600 jutaan. Foto/Aini Lestari

BATAM – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan razia terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar di Kepulauan Riau (Kepri). Dari aksi ini, petugas berhasil menertibkan kosmetik ilegal senilai Rp600 jutaan.

Aksi penertiban pasar ini dilakukan sejak 27-29 November 2018 di beberapa kota/kabupaten di Kepri seperti Batam, Tanjungpinang dan Anambas. Penertiban ini dilakukan bersama dengan tim terpadu dari BPOM Perwakilan Tanjungpinang, kepolisian, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri. Dalam aksi penertiban ini, tim melakukan penyisiran ke sarana distribusi kosmetika seperti pusat perbelanjaan, toko dan konter.

Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk sinergitas untuk menggerus peredaran kosmetik ilegal di Provinsi Kepri. Ini sebagai bentuk komitmen BPOM Kepri untuk selalu melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

“Kami ingin agar masyarakat tidak salah mengonsumsi obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan. Terlebih saat ini, banyak sekali kosmteik ilegal yang beredaran di pasaran,” katanya.

Dari hasil penyisiran ke 45 sarana distribusi seperti berbagai toko, konter dan pusat perbelanjaan, lanjut Yosef, tim berhasil mengamankan 11.058 pieces kosmetik ilegal dengan nilai total ekonomi sebesar Rp696.318.000.

“Dari 45 sarana distribusi yang kami periksa, 12 sarana memenuhi ketentuan sedangkan 33 saranan tidak memenuhi ketentuan,” ujar Yosef.

Terhadap temuan produk kosmetik ilegal ini, tim melakukan tindakan pemusnahan oleh pemilik yang disaksikan petugas ataupun penyerahan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut. Aksi serentak ini diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran produk kosmetik ilegal serta penelusuran sumber pengadaan kosmetik ilegal tersebut.

Pelaku pelanggaran dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

(rhs)

Surabaya Harus Aman, 223 Mahasiswa Papua Dipulangkan ke Rumah Asalnya

loading…

Sebanyak 233 mahasiswa asal Papua dikembalikan lagi ke asrama mereka di Jalan Kalasan Kecamatan Tambaksari setelah diamankan Polrestabes Surabaya. Foto/Lukman Hakim

SURABAYA – Sebanyak 233 mahasiswa asal Papua dikembalikan lagi ke asrama mereka di Jalan Kalasan Kecamatan Tambaksari setelah diamankan Polrestabes Surabaya selama lebih dari 15 jam. Sebagian besar dari mereka dikembalikan ke tempat tinggal asalnya.

Pasalnya, tidak semua mahasiswa Papua itu tinggal di Surabaya. Ada yang dari Malang, Bali dan juga Yogyakarta. Dari jumlah 233 mahasiswa asal Papua itu, sebanyak 223 kembali ke tempat tinggal asal mereka. Mereka dipulangkan secara bergelombang.

Untuk yang ke Malang, mereka menggunakan bus yang disediakan Pemkot Surabaya. Namun begitu, mereka tetap akan membayar tarif bus ketika sampai di Malang. Untuk yang ke Yogyakarta dan Bali, mahasiswa Papua ini diturunkan di terminal Bungurasih.

“Surabaya harus aman. Kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sini,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Minggu (2/11/2018) malam.

Kepala Bagian Humas (Kabag) Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser membenarkan bahwa Pemkot Surabaya memberi fasilitas pada para mahasiswa Papua untuk pulang ke daerahnya menggunakan bus dengan gratis. Namun tawaran tersebut ditolak dan mereka tetap akan bayar. Bahkan untuk konsumsi mereka juga menolaknya.

“Yang penting kami sudah berupaya memfasilitasi,” katanya.

Pengacara pendamping mahasiswa Papua, Veronica Koman ingin memastikan mahasiswa ini benar-benar terjamin keselamatannya. Para mahasiswa Papua meminta pihak keamanan menyiapkan lima bus yang berangkat bergantian dalam rentang 10 menit pemulangan. Bus yang keluar pertama menuju Malang.

“Sebagian besar memang bukan dari Surabaya. Ada yang dari beberapa kota seperti Yogyakarta dan Malang serta Bali,” katanya.

(rhs)

2 Ekor Macan Serang Ternak Warga di Karanganyar

loading…

Ternak warga diserang dua ekor macam di Kecamatan Wahyuendro, Karanganyar di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Foto/Istimewa

KARANGANYAR – Serangan macan dari Gunung Lawu kembali memakan korban ternak warga. Setelah menyerang puluhan kambing di Desa Wonorejo, kali ini macan menerkam dua kambing milik warga Desa Beruk, di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Tidak hanya satu, kali ini dua ekor macan sekaligus melakukan penyerangan ke kandang ternak yang berjarak sekitar 15 kilometer dari serangan sebelumnya.

Kapolsek Jatiyoso Iptu Subarkah membenarkan kejadian tersebut. Subarkah mengatakan, serangan macan terjadi di Dusun Pondok Pengkok Rt 001/ Rw 001 Desa Beruk, Sabtu (1/12/2018) dinihari. Dua ekor kambing milik Kisut (50) menjadi korban.

“Berdasar keterangan saksi ada dua ekor macan yang menerkam ternak warga di Desa Beruk, ” jelasnya.

Dijelaskannya, serangan macan tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik ternak yang mendengar suara gaduh dari arah kandang kambing miliknya. Karena curiga, pemilik ternak kemudian di cek dan melihat ada 2 ekor macan sedang menerkam 2 ekor kambing miliknya.

“Satu ekor macan langsung keluar kandang kambing. Sedangkan satu masuk ke dalam rumah. Kemudian pemilik rumah mengejar ke dalam rumah dan berusaha mengusir, akan tetapi macan malah masuk ke dalam kamar dan menabrak lemari kaca sampai pecah, sebelum akhirnya bisa lolos setelah menabrak atap rumah yang terbuat dari seng,” terang Iptu Subarkah.

Serangan macan ini merupakan yang keempat kalinya dalam dua pekan terakhir yang terjadi di Kecamatan Jatiyoso. Total ada 28 kambing warga menjadi korban.

Pihaknya mengingatkan seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sebelumnya fokus pengamanan kita di Desa Wonorejo, tapi sekarang, serangan hewan jenis harimau ini merambah desa lain yang berjarak 15 kilo meter dari Desa Wonorejo. Kami minta kepada seluruh warga untuk tetap hati-hati. Kami juga tetap melakukan patroli pengamanan bersama Koramil,” ujarnya.

(rhs)

Mayat Mengapung Kembali Ditemukan di Selat Malaka, Total 7 Jenazah

loading…

Tim Basarnas dan aparat kepolisian mengevakuasi jenazah yang ditemukan di perairan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis, Riau. Foto/Banda Haruddin Tanjung

PEKANBARU – Tim Basarnas bersama pihak kepolisian kembali menemukan beberapa mayat mengapung di perairan Selat Malaka tepatnya di daerah Bantan Kabupaten Bengkalis, Riau. Ada tiga jenazah hari ini kembali ditemukan.

“Hari ini kita bersama tim Basarnas kembali menemukan tiga jenazah lagi,” ucap Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Andrie Setiawan Sabtu (1/12/2018).

Ketiga jenazah yang ditemukan mengambang oleh tim, lokasi tidak jauh dari lokasi penemuan awal di Perairan Bantan, Bengkalis. Ketiga jenazah terdiri dari dua pria dan satu wanita.

Untuk mencari tahu identitas para korban, jasad ketiga akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau di Pekanbaru. Dengan penemuan ketiga jenazah ini, maka sudah tujuh jenazah yang ditemukan.

Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi.

Dari tujuh jenazah, polisi sejauh ini sudah mengidentifikasi dua jenazah. Mereka adalah Ujang asal Sumatera Barat dan Mimi asal Dumai, Riau.

“Kita masih mencari informasi terkait identitas jenazah dari sejumlah pihak. Penyebab kematian mereka belum bisa kita simpulkan,” jelasnya. (Baca Juga: 4 Mayat Ditemukan Mengapung di Selat Malaka, Kasus Masih Misterius)

(rhs)

Ratusan Napi Lapas Aceh Kabur, Perbatasan Sumut-Aceh Dijaga Ketat

loading…

Sejumlah napi yang melarikan diri berhasil ditangkap. Foto/Dok Ditjenpas

MEDAN – Perbatasan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh dijaga ketat personel Polda Sumut menyusul kaburnya 113 Narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lambaro, Aceh melarikan diri Kamis sore, 29 November 2018 sekira pukul 18.40 WIB.

“Bapak Kapolda memerintahkan seluruh jajaran di Polres untuk memperketat keamanan Lapas di daerahnya. Kita tidak mau kejadian Lambaro terulang di Sumut maupun daerah lainnya,” terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Sabtu (1/12/2018).

Kata Kapolda, tidak hanya memperketat penjagaan di perbatasan, Polda Sumut juga akan membantu melakukan pencarian terhadap Napi yang kabur. “Kita perkuat daerah perbatasan di Langkat dan kawasan Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Sumut,” jelasnya.

Insiden tersebut terjadi pada saat napi hendak melaksanakan salat Magrib. Ketika itu, ada warga binaan yang melakukan provokasi kepada napi lain untuk kabur. Beberapa warga binaan meminta melaksanakan salat magrib berjamaah pukul 18.30 WIB pada Kamis (29/11/2018).

Namun waktu beribadah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang narapidana untuk memprovokasi narapidana lainnya agar melarikan diri dari Lapas Kelas II A Banda Aceh. Mereka menjebol pagar pemisah kantor utama dengan blok atau taman kunjungan.

(rhs)

Nenek 70 Tahun Ini Meninggal Diduga Jadi Korban Perampokan

loading…

Hasnah nenek berumur 70 tahun ditemukan tewas di rumahnya Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Sabtu (1/12/2018). Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Dok

KERINCI – Hasnah nenek berumur 70 tahun ditemukan tewas di rumahnya Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Sabtu (1/12/2018) sekitar pukul 12.00 wib ini diduga jadi korban perampokan.

Informasi yang dihimpun, Hasnah diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan (Curas). Jasadnya ditemukan oleh cucunya dalam rumah dengan luka lebam.

Tak hanya itu, perhiasan korban hilang seperti cincin dan anting, yang diduga dibawa oleh pelaku. Kejadian tersebut langsung membuat warga di Desa Sungai Abu gempar.

“Iya, ada warga kami meninggal tidak wajar, perhiasan emasnya hilang. Sekarang jasad korban sudah dirumah duka setelah dari rumah sakit untuk di visum,” ujar salah seorang warga setempat kepada media ini.

Kapolsek Air Hangat Timur IPTU Masdanur saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, namun saat ini kasus tersebut sedang diselidiki Satreskrim Polres Kerinci.”Iya, kita belum bisa memastikan, Satreskrim Polres Kerinci saat ini yang menanganinya, dan sedang proses penyelidikan, ” kata Kapolsek saat dihubungi via ponsel.

Sementara itu ditempat terpisah Kanit Pidum Polres Kerinci IPDA Rahcmat Hidayat saat dikonfirmasi mengaku saat ini terduga pelaku sedang dalam pengejaran.”Ya, sekarang kita sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku,” singkatnya.

(maf)

Tiga Rumah Warga Timor Tengah Utara Disapu Banjir Bandang

loading…

Hingga pagi ini, Sisilia Bubu dan para tetangganya masih terus mencari harta bendanya yang hanyut terbawa banjir bandang. iNews TV/Sefnat

KEFAMENANU – Hingga pagi ini, Sisilia Bubu dan para tetangganya masih terus mencari harta bendanya yang hanyut terbawa banjir bandang. Sambil menyusuri kali, Sisilia berharap bisa menemukan pakaian dan perlatan dapur yang terselip di antara akar pohon dan timbunan lumpur.

Rumah Sisilia merupakan satu dari tiga korban terjangan banjir bandang bersama dua warga lainnya masing-masing Antonius dan Baba juga habis diseret banjir di bantaran kali Noemeto, RT006/RW 02, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota, Timur Tengah Utara (TTU), NTT.

Antonius, salah satu korban banjir menuturkan, banjir bandang yang menerjang pemukiman mereka terjadi, Sabtu (1/12/2018) sore. Menurut penuturannya saat kejadian mereka sedang bekerja di luar rumah, meskipun korban harta benda, mereka mengaku beruntung karena kejadiannya bukan pada malam hari sehingga tidak ada korban jiwa.

“Saya masih di tempat kerja, saat kembali ke rumah Semua kena banjir. Pakaian, peralatan dapur, makanan, saya punya ijazah dan beruntung bukan pada malam hari kejadiannya kalau tidak kami semua pasti korban jiwa,” ujar Antonius kepada wartawan, Minggu, (02/12/2018).

Sejak kejadian itu, kini mereka terpaksa tinggal di rumah tetangga dengan pakaian di badan bersama anak-anaknya yang masih balita untuk sementara sambil menunggu bantuan tanggap darurat dari pemerintah Daerah (Pemda) Timor Tengah Utara.

(nag)

4 Mayat Ditemukan Mengapung di Selat Malaka, Kasus Masih Misterius

loading…

PEKANBARU – Sesosok mayat kembali ditemukan di Selat Malaka, Perairan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dengan penemuan ini, sudah empat mayat yang ditemukan mengapung di laut lepas itu.

Jenazah ke empat ini ditemukan pada Jumat 30 November 2018 oleh dua nelayan yang sedang menjaring ikan. Lokasi penemuan jenazah berjenis kelamin pria ini tidak begitu jauh dari lokasi pertama penemuan mayat tersebut.

Mayat itu juga sudah divekuasi dan dibawa ke rumah sakit di Bengkalis. Rencananya jenazah akan dibawa ke Pekanbaru. “Kasusnya saat ini ditangani oleh Polres Bengkalis,” kata Kapolsek Bantan, AKBP Johari.

Saat ditemukan, jenazah sudah dalam keadaan tidak utuh dimana bagian kepala tidak ditemukan. Sementara bagian tubuh sudah menggelembung dan mengeluarkan bau tak sedap. Saat ditemukan jenazah mengenakan baju warna merah dan celana berwarna hitam. Tidak ada tanda pengenal ditubuh korban.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan keempat jenazah, satu di antaranya sudah berhasil diidentifikasi. Korban adalah Ujang Chaniago (48), warga Lubuk Nyiur Dusun V Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan kematian ke empat jenazah itu. Jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau di Pekanbaru.

“Kasusnya masih kita diusut. Kita masih mengumpulkan data untuk mencari identitas korban,” kata Reskrim Polres Bengkalis AKP Andrie Setiawan.

Sebelumnya, Kamis 29 November 2018 nelayan menemukan tiga jenazah di Perairan Bantan. Jenazah yang ditemukan adalah dua pria dan satu wanita.

(mhd)

Pencak Dor, Pertarungan Bebas dan Amat Keras Namun Penuh Sportivitas

loading…

Pencak Dor kelahirannya diiniasiasi KH Agus Maksum Jauhari,cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Karim.Olahraga ini sangat keras namun penuh sportivitas. Foto/SINDOnews/Dok.

TULUNGAGUNG – Pada Minggu 7 Oktober 2018 lalu entah apa sebabnya telah terjadi pengerusakan di Desa Suruh Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dan ternyata aksi anarkisme pada dini hari itu merupakan pengulangan aksi sebelumnya. Lebih mengerikannya lagi aksi itu dilakukan para pendekar perguruan silat.

Melihat situasi semacam itu, Pemkab Tulungagung pun berencana menghidupkan kembali panggung Pencak Dor atau ajang tarung bebas yang bersemangatkan pertandingan.

Kabag Humas Pemkab Tulungagung Sudarmaji kepada Sindonews belum lama ini menyebutkan, Pencak Dor merupakan tradisi tarung bebas masyarakat wilayah eks Karsidenan Kediri dan sekitarnya, seperti Blitar, Tulungagung dan Nganjuk.

Tradisi ini biasanya digelar setiap menjelang bulan Ramadhan. Pesertanya para anggota perguruan silat atau individu yang menyukai tantangan andrenalin. Di gelanggang Pencak Dor, para pendekar dan petarung dibebaskan mengekspresikan skill bela dirinya.

Energi para pendekar dan orang orang yang menyukai pertarungan diharapkan bisa tersalurkan. Kendati demikian, aturan main dan sportivitas, yakni termasuk larangan melanjutkan pertarungan di bawah panggung, harus dijunjung tinggi tinggi.

Namun apa sebenarnya dan bagaimana Pencak Dor muncul pertama kali. Lalu siapa pula yang mempunyai ide tersebut.

Pencak Dor merupakan gaya tarung bebas yang telah berlangsung sejak lama. Kegiatan ini juga untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal.

Biasanya para pendekar terbaik akan bertarung, adu jotos, tendangan atau bantingan, bahkan cekikan yang terkesan liar menjadi suguhan yang menarik. Hanya satu misi yang mereka bawa kehormatan perguruan silat masing-masing.

Lantas mulai kapan permainan ini terlihat. Pencak Dor mulai muncul sejak era 1960-an. Olahraga ini memang sangat digemari oleh khalayak ramai di Kediri Raya.Tak kurang ratusan bahkan ribuan penonton hadir memadati arena setiap kali acara ini digelar.

Pencak Dor sendiri diiniasiasi oleh Kiai Agus Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil Gus Maksum. Dia tak lain adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Karim.

Pencak Dor dilahirkan di Pesantren Lirboyo Kediri yang juga pesantren salaf yang berdiri sejak pada 1910 santri. Di era tahun 1960 an juga dikenal sebagai tempat pengkaderan para pendekar silat dari kalangan santri.

Tujuan kegiatan ini untuk menjaga terjalinnya silaturahmi sesama pendekar dan media dakwah pemuda.

Pendirian arena Pencak Dor ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan Gus Maksum melihat makin maraknya aksi perkelahian antar remaja di Kediri kala itu.Tak jarang dari perkelahian tersebut menimbulkan korban, sifat arogan pemuda yang sulit terkontrol menjadi salah satu penyebabnya.

Sejalan dengan makin maraknya aksi tersebut, maka Gus Maksum mempunyai ide adanya suatu arena untuk bertarung satu lawan satu dengan fair. Biasanya mereka dipertemukan dalam gelanggap pencak dor ukuran sekitar 8 x 4 meter.

Cabuli Bocah Kelas 1 SD, Kakek 60 Tahun Diciduk Polisi

loading…

GOWA – Seorang kakek berusia 60 tahun berinisial MA diciduk petugas Polres Gowa, Sulawesi Selatan, lantaran mencabuli bocah berusia enam tahun. Pelaku mengiming-imingi korban dnegan uang Rp2.000.

Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Herly Purnama mengatakan, pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Tak menunggu lama, pelaku diciduk di rumahnya di BTN Panciro, Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Pelaku telah mengakui perbuatannya mencabuli korban yang masih duduk di kelas 1 SD. Pelaku mengiming-imingi korban uang Rp2.000,” kata Herly kapada MNC Media pada Sabtu (1/12/2018)

Di hadapan penyidik, MA mengakui segala perbuatannya karena trergiur dengan tubuh korban. Akibat perbuatannya tersangka akan dijerat Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.

(whb)

Terseret Arus Deras Saluran Air, Bocah 5 Tahun Tewas

loading…

Petugas kepolisian melakukan olah TKP di selokan air tempat terseretnya bocah berusia lima tahun di Ponorogo, Jawa Timur.Foto/MNC Media/Ahmad Subekhi

PONOROGO – Seorang bocah berusia lima tahun yakni, Fauril Aqila tewas mengenaskan setelah terseret arus banjir di saluran air depan rumahnya di Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Jasad bocah tersebut ditemukan warga sekitar 100 meter dari lokasinya terjatuh.

Salah seorang warga Mujiono mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Jumat, 30 November 2018 kemarin sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu orang tua korban sedang bekerja, sehingga korba lepas dari pengawasan.

“Korban sedang bermain di pinggir saluran air, dan tiba-tiba terpeleset ke saluran tersebut,” kata Mujiono pada MNC Media pada Sabtu (1/12/2018). Saat bersamaan, lanjut Mujiono, air di saluran tersbeut sangat deras karena baru saja turun hujan deras.

Warga yang sempat melihat berupaya melakukan pertolongan, namun tubuh kecil korban hilang terseret arus deras tersebut. Sejumlah warga pun bergerak cepat dengan mencari keberadaan korban.

Alhasil korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasinya terjatuh. Namun sayang, bocah tersbeut ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP.

Dan menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai kecelakaan karena tidak ada unsur kekerasan. Selanjutnya jenazah korban disemayamkan di rumah keluarga.

(whb)

Jadi Geopark Nasional, Bupati Anas: Perkuat Ekowisata Banyuwangi

loading…

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu dari kawasan Taman Bumi atau Geological Park (Geopark) Nasional 2018 oleh Komite Geopark Nasional. Hal ini dikukuhkan dalam penyerahan sertifikat Geopark Nasional di Bogor.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, penetapan tersebut menjadi pendorong Banyuwangi untuk mengoptimalkan sektor pariwisata berbasis alam. “Dengan status geopark ini, akan semakin melengkapi keberadaan Blue Fire Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo yang sebelumnya ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Sekaligus ini akan memperkuat positioning Banyuwangi yang menyajikan ekowisata, pariwisata berbasis alam,” jelas Anas dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Sabtu (1/12/2018).

Anas juga menargetkan Banyuwangi untuk bisa menjadi UNESCO Geopark Global (UGG) yang akan dinilai pada tahun depan. “Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh komite akan segera kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

Banyuwangi sendiri ada tiga situs yang diajukan sebagai geopark nasional, yaitu Blue Fire di Gunung Ijen, Pulau Merah, dan Taman Nasional (TN) Alas Purwo. Fenomena api biru (blue flame) di Gunung Ijen merupakan yang terluas di dunia. Kawah di Ijen tersebut juga merupakan kawah terasam di dunia.

Sedangkan Pulau Merah dan kompleks gua di TN Alas Purwo merupakan daerah yang mengalami fenomena mineralisasi. Pulau Merah merupakan sisa dari perjalanan magma di bawah gunung api purba. Singkapan batuan di Pulau Merah sangat ideal dijadikan laboratorium geologi dunia untuk mempelajari proses alterasi dan mineralisasi emas tembaga.

Adapun jejak geologi di dalam Gua Istana yang berada di TN Alas Purwo menggambarkan bahwa daerah tersebut merupakan laut dangkal yang mengalami proses geologi sampai menjadi daratan. Geopark Banyuwangi juga didukung keberagaman hayati (biodiversity) dan cultural diversity.

Dicontohkannya, di kawasan Ijen ada 14 jenis flora dan 27 fauna, dengan 6 jenis mamalia. Adapun di TN Alas Purwo merupakan rumah bagi 700 flora, 50 jenis mamalia, 320 burung, 15 jenis amfibi, dan 48 jenis reptil.

“Dengan segala kekhasan yang kami miliki mulai dari geologi, flora dan fauna, hingga warisan budaya, maka kami sejak awal telah mengangkat ekoturisme sebagai dasar pengembangan pariwisata kami,” jelas Anas.

Saat ini, Indonesia baru memiliki empat UNESCO Geopark Global dan 15 Geopark Nasional. Dari 19 geopark bertaraf internasional dan nasional tersebut, telah menyumbang 35 persen dari total ekowisata yang ada di Indonesia.

Penetapan Geopark Nasional sendiri harus memenuhi lima kriteria. Mulai dari geologi dan bentang alam, struktur geopark, penafsiran atas bentang alam, pengelolaan potensi ekonomi, hingga rencana jejaring pengembangan geopark itu sendiri. Dari lima kriteria tersebut, Banyuwangi mendapat nilai B sehingga layak untuk ditetapkan sebagai geopark nasional.

“Banyuwangi mendapat nilai B. Ke depan ada beberapa rekomendasi untuk bisa meningkatkan kualitas geopark Banyuwangi,” ungkap Sekretaris Komite Geopark Nasional Yunus Kusumabrata.

(whb)

Sampah yang Tutupi Permukaan Sungai Aji Kendal Akhirnya Dikeruk

loading…

Anggota TNI,ormas, dan warga bergotong-royong mengangkat sampah di Sungai Aji, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (30/11/2018). FOTO/iNews/EDDIE PRAYITNO

KENDAL – Penumpukan sampah di Sungai Aji, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah direspons pemerintah setempat. Sampah dari berbagai jenis yang menutupi permukaan air sungai mulai dikeruk, Jumat (30/11/2018).

Pengerukan sampah mengandalkan tenaga manusia karena alat berat yang seharusnya dikerahkan, tidak bisa diturunkan karena jalan di sekitar sungai sedang diperbaiki. Anggota TNI, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan warga turun langsung ke sungai untuk mengambil sampah. Satu per satu sampah rumah tangga, kayu, plastik, dan perabot rumah tangga yang dibuang ke sungai diangkat untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Sekretaris Kecamatan Kaliwungu Selatan, Krenggo Karjilah mengatakan, sampah di sepanjang Sungai Aji sudah sangat mengkhawatirkan. Dibutuhkan alat berat untuk membersihkan sungai mengingat volume sampah yang sangat banyak. Namun setelah berkoodinasi dengan dinas terkait, alat berat tidak bisa diturunkan mengingat jalan di sekitar sungai baru selesai dibeton dan belum selesai pengerjaannya.

“Karena itu pengerukan sampah dilakukan secara manual. Memang tidak maksimal tapi setidaknya bisa mengurangi volume sampah yang ada di aliran Sungai Aji,” katanya, Jumat (30/11/2018).

Karena dilakukan secara manual, pengerukan sampah ini akan dilakukan berkelanjutan hingga sungai benar-benar bersih. Krenggo mengimbau warga sepanjang aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai agar aliran air tidak tersumbat dan mengakibatkan banjir.

Seperti diberitakan, warga pinggir Sungai Aji Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal mengeluhkan bau busuk sampah yang menumpuk di sungai. Volume sampah sangat banyak sehingga menutupi permukaan air sepanjang 200 meter badan sungai. Sampah-sampah ini diduga berasal dari wilayah atas Kaliwungu dan terbawa arus ketika hujan deras. (Baca juga: Sampah Kayu hingga Kasur Menumpuk Tutupi Permukaan Sungai)

(amm)

Brigjen Pol Denni Gapril Jabat Wakapolda Sumsel

loading…

Brigjen Pol Denni Gapril resmi menjabat Wakapolda Sumsel menggantikan Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno yang mendapatkan jabatan baru sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. SINDOnews/Berli Zulkanedy

PALEMBANG – Brigjen Pol Denni Gapril resmi menjabat Wakapolda Sumsel menggantikan Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno yang mendapatkan jabatan baru sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) keduanya dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, di gedung Catur Cakti Mapolda Sumsel Jumat (30/11/2018).

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, mutasi ataupun rotasi di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar, untuk penyegaran organisasi dan promosi jabatan serta pembinaan karier bagi anggota.

Menurut dia, keberhasilan Kapolda sangat tergantung dari Wakapolda. Kalau Wakapoldanya berhasil otomatis Kapoldanya juga ikut berhasil. “Seperti kita ketahui bersama Pak Bimo banyak jasanya di lingkungan kepolisian Polda Sumsel pada event-event internasional di Sumsel bisa berjalan dengan lancar dan aman tidak lepas dari peran beliau sebagai Wakapolda Sumsel,” ucapnya.

Begitu juga koordinasi Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno dengan TNI, pemerintah daerah serta stake holder lainnya di Sumsel dapat berkomunikasi dengan baik. Kepada Brigjen Pol Denni Gapril dirinya berpesan untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar guna menciptakan suasana Kamtibmas di Sumsel yang lebih kondusif lagi terutama menjelang Pemilu 2019.

Brigjen Pol Denni Gapril sebelumnya merupakan analis Kebijakan Utama Bidang Politik Baintelkam Polri. “Brigjen Pol Denni Gapril ini kan orang intelijen diharapkan dapat segera berkoordinasi, sinkronisasi dan soliditas dengan baik bersama TNI, pemerintah daerah dan stake holder terkait lainnya,” katanya.

(wib)

HUT OPM, 500 Pasukan TNI/Polri Amankan Timika dan Tambang Freeport

loading…

Sebanyak 500 personel TNI/Polri mengikuti apel siaga menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka di Lapangan Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua, Jumat (30/11/2018) pagi. FOTO/iNews/NATHAN MAKING

TIMIKA – Sebanyak 500 personel TNI/Polri, Jumat (30/11/2018) pagi, mengikuti apel siaga di lapangan Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka disiagakan untuk berjaga-jaga menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember besok.

Apel dipimpin langsung Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Mimika, AKBP Fernando Shances Napitupulu. Menurutnya, para personel TNI/Polri akan ditempatkan di setiap sudut kota Timika dan areal tambang Tembagapura.

Fernando memastikan saat ini tidak ada titik-titik rawan di Kabupaten Mimika. Apel dimaksudkan agar aparat keamanan TNI/POLRI selalu siap ketika ada gejolak di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya pengibaran bendera Bintang Kejora oleh OPM atau simpatisannya.

“Tidak ada bendera lain yang berkibar selain bendera Merah Putih. Jika ada temuan segera tindak tegas,” katanya usai apel.

Terkait areal tambang Tembagapura, Fernando menyatakan telah menempatkan satuan pengamanan objek vital dari TNI/Polri. Mereka siaga dari mulai lokasi pertambangan Tembagapura hingga areal dermaga pelabuhan PT Freeport Indonesia.

“Usai melakukan apel siaga pengamanan tanggal 1 Desember pada Sabtu besok, aparat gabungan TNI/Polri akan konvoi keliling kota Timika dan sekitarnya dengan bersenjata lengkap. Petugas memberikan imbauan kepada warga Timika untuk beraktivitas seperti biasan, dan tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.

Apel siaga tidak hanya digelar di Kabupaten Mimika, tapi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Apel digelar karena momen 1 Desember biasanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasanamakan OPM untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora.

(amm)

Tangkap Penyerang Pos Polisi, Bripka Andreas Diganjar Penghargaan

loading…

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan memberi penghargaan kepada Bripka Andreas Dwi Anggoro yang berhasil menangkap dua teroris yang menyerang pos polisi di Wisata Bahari Lamongan (WBL). FOTO/SINDOnews/LUKMAN HAKIM

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan memberikan penghargaan kepada Bripka Andreas Dwi Anggoro. Anggota Satlantas Polsek Paciran Kabupaten Lamongan itu dianggap berjasa atas keberaniannya menangkap dua teroris yang menyerang pos polisi di Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Kapolda Jatim didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Toni Harmanto, secara simbolis memberikan penghargaan berupa piagam dan juga talih asih kepada Bripka Andreas yang mengalami luka pada mata bagian kanan akibat terkena tembakan kelereng oleh pelaku saat menyerang pos polisi pada Selasa (20/11/2018) lalu.

“Penghargaan ini sebagai apresiasi atas upaya Bripka Andreas yang tidak hanya melawan pelaku penyerangan pos polisi, tetapi juga berhasil mengejar dan menangkap kedua pelaku,” kata Luki di sela pemberian penghargaan di Mapolda Jatim, Jumat (30/11/2018).

Jenderal bintang dua ini menandaskan, Bripka Andreas patut diapresiasi mengingat ketika menangkap kedua pelaku, keadaanya sudah dalam keadaan terluka. Namun hal itu tidak mengendurkan semangatnya untuk mengejar dan mengamankan kedua pelaku yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

“Kami berjanji menanggung pengobatan dari Bripka Andreas sampai sembuh. Bahkan jika pengobatannya harus dilakukan ke luar negeri, Polda Jatim tetap akan menanggungnya,” ujarnya. (Baca juga: Kisah Heroik Bripka Andreas Tangkap Dua Penyerang Pos Polisi di WBL)

Seperti diberitakan, pada Selasa (20/11/2018) sekitar pukul 01.30 WIB, pos polisi di WBL dilempar batu oleh dua orang tak dikenal. Akibatnya, kaca depan pos polisi itu pecah. Pelakunya dua orang yakni Eko Ristanto (35), warga Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan SAH (17) warga Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bripka Andreas yang berjaga lalu mengejar si pelempar batu dengan motor. Eko yang berboncengan dengan SAH, menghadang di Pasar Blimbing lalu mengeluarkan katapel dan melontarkan biji kelereng ke arah Bripka Andreas. Mata kanan polisi itu terkena tembakan kelereng.

Meski terluka matanya, Bripka Andreas tetap mengejar pelaku yang coba melarikan diri. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, setelah Bripka Andreas menabrakkan motornya. Pelaku diamankan di Polsek Brondong. Kini, kedua pelaku yang diduga masuk dalam jaringan kelompok radikal tersebut, dalam pemeriksaan Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. (Baca juga: Pospol WBL Diserang dengan Ketapel, 1 Polisi Terluka)

(amm)

Buaya 2 Meter Dievakuasi Petugas BKSDA dari Kolong Rumah Warga

loading…

Seekor buaya Sapit berukuran panjang 2,1 meter dan berat 40 kilogram dievakuasi petugas BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis 29 November 2018. iNewsTV/Sigit Dzakwan

KOTAWARINGIN BARAT – Seekor buaya Sapit berukuran panjang 2,1 meter dan berat 40 kilogram dievakuasi petugas BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis 29 November 2018. Sebelumnya buaya ini sempat membuat resah warga bantaran sungai Bundung di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan (Arsel).

“Pada Rabu 28 November 2018 pukul 19.00 WIB. Petugas kami memperoleh informasi dari pesan Whatsapp bahwa ada buaya Sapit yang sudah diamankan warga dan letakkan di bawah kolong rumah warga. Karena lokasi yang cukup jauh dan sudah malam, akhirnya baru pada Kamis pagi petugas mengevakusi buaya tersebut,” ujar Kepala Seksi BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun, Agung Widodo kepada MNC Media di ruang kerjanya, Jumat (30/11/2018).

Menurut Agung, buaya Sapit itu sempat ditangkap warga di Sungai Bundung dan diamankan di bawah kolong rumah seorang warga Desa Tanjung Putri pada 24 November 2018. “Pada Kamis pagi petugas BKSDA langsung menemui Kades Tanjung Putri, dan kata kades memang benar ada warga menangkap dan mengamankan buaya Sapit tersebut. Warga yang mengamankan yaitu Satran Efendi. Saat itu buaya ditaruh di bawah kolong rumahnya,” katanya.

Dia melanjutkan, kemudian tim BKSDA langsung menuju rumah Satran untuk mengevakuasi buaya Sapit tersebut. Namun Satran tidak berada di rumah karena sedang menyungkur ikan di sungai.

“Kemudian tim menemui istrinya dan menjelaskan bahwa buaya merupakan satwa dilindungi dan harus segera kita evakuasi untuk dilepasliarkan. Saat kita amankan buaya dalam keadaan sehat. Dalam waktu dekat akan kita lepasliarkan ke SM Sungai Lamandau,” ujarnya.

(wib)